18 June 2009

Kampanye = obral janji, adakah alternatif lain?

Kalau kita memperhatikan materi kampanye dari setiap capres, hanya ada satu kesimpulan: kampanye = obral janji. Baik yang saat ini sedang berkuasa maupun yang berusaha ingin berkuasa, semua mengklaim dan berjanji untuk memenuhi kemauan rakyat. Saya percaya janji-janji ini hanya omong kosong dan hanya retorika semata. Ketika isu kerakyatan menjadi bahasan dan tema popular yang harus menjadi bagian dari kepemimpinannya kelak, semua calon pun berusaha dan mengklaim bahwa mereka adalah yang paling berhak menyandang gelar kerakyatan, entah itu ekonomi kerakyatan atau bekerja untuk rakyat.

Buat saya, masa kampanye adalah saat untuk tidak mempercayai semua yang disampaikan dan dijanjikan oleh setiap calon. Karena retorika mudah dibuat dan mudah juga diabaikan atau dilupakan.

Kampanye semacam ini memang wajar dalam rangka menumbuhkan citra positif di mata rakyat. Namun, apakah kita memilih untuk sebuah citra semata? Bukankah kita memilih pemimpin yang dapat membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat?

Melihat kampanye yang demikian yang amat jauh berbeda dengan realitas, saya berpikir untuk memberikan alternatif bentuk kampanye yang lain. Jika selama ini kampanye dilakukan hanya sekedar menampilkan image dan citra yang baik (namun 100 persen menipu!!), mengapa tidak dibuat semacam penilaian kinerja berbasis project. Jika seorang pimpinan lembaga negara (misalnya Pertamina, PLN, gubernur BI) dipilih melalui tes kelayakan, mengapa tidak dilakukan juga terhadap capres-cawapres? Capres merupakan posisi yang sangat strategis, sudah sepantasnya dipilih dari mereka-mereka yang memang memiliki kapabilitas yang sesuai.

Jika seorang sarjana, master, dan doktor perlu melalui serangkaian project dan comprehensive test, maka seorang calon pemimpin eksekutif negara sangat perlu dipilih setelah melalui serangkaian test yang benar-benar akan memperlihatkan kualitas dan kapabilitasnya dalam memimpin negara.

Debat atau penyampaian visi-misi menurut saya juga kurang efektif untuk menilai kualitas calon karena debat masih berbasis retorika yang bersifat relatif sehingga belum dapat menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Hanya dengan penilaian berbasis project dan kinerja, kita dapat menilai secara objektif.

Kata-kata sangat mudah diucapkan. Janji janji sangat mudah dibuat dan ditetapkan. Namun, apa yang bisa kita dan seluruh rakyat tuntut atas semua kata-kata dan janji-janji yang sudah diucapkan tersebut?

Mungkin inilah salah satu kelemahan dari sistem demokrasi, yang didasarkan pada suara terbanyak. Semestinya seorang pemimpin dipilih tidak hanya didasarkan pada dukungan massa yang besar saja, namun dengan didasarkan pada kualitas dan kapabilitasnya untuk menjadi pemimpin. Dengan sistem demokrasi, seseorang dengan kualitas dan kapabilitas yang baik tidak bisa menjadi pemimpin karena tidak didukung oleh suara yang banyak. Sebaliknya, orang dapat berpeluang besar menjadi pemimpin karena mendapat dukungan yang besar meskipun kualitas dan kapabilitasnya masih perlu dipertanyakan.

Maka penilaian dan ujian berbasis project diperlukan untuk menilai dan menunjukkan kapabilitas dari calon pemimpin negara.

No comments: